DRadioQu.com, PESAWARAN – Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) menuding terjadi penyimpangan serius dalam pengelolaan anggaran di 13 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas di Kabupaten Pesawaran. Temuan ini mencuat usai AMP melakukan pemantauan terhadap realisasi anggaran kesehatan tahun 2023 dan 2024.
Hasilnya, AMP menemukan pola penggunaan dana yang dianggap janggal: miliaran rupiah tersedot untuk perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai, tanpa dampak nyata pada pelayanan kesehatan masyarakat.
Pola Seragam: Anggaran “Copy-Paste”
Ketua AMP, Safrudin Tanjung, mengungkap modus yang nyaris identik di semua puskesmas. “Banyak kegiatan di 2023 dan 2024 seolah hanya di-copy-paste dengan angka yang sama, tapi realisasinya jauh dari kebutuhan lapangan,” ujarnya.
Salah satu contoh mencolok: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita. Dari total anggaran Rp145,5 juta, sebanyak Rp77,55 juta habis untuk perjalanan dinas dan Rp67,64 juta untuk belanja barang habis pakai. “Artinya, dua pos ini menghabiskan seluruh anggaran,” tegas Safrudin.
Kasus serupa ditemukan pada:
Pengelolaan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar: Rp41,4 juta – seluruhnya untuk perjalanan dinas.
Pengelolaan Kesehatan Usia Produktif: Rp30,6 juta – seluruhnya untuk perjalanan dinas.
Pengelolaan Kesehatan Usia Lanjut: Dari Rp91,2 juta, Rp33,6 juta untuk perjalanan dinas dan sisanya untuk barang habis pakai.
“Perjalanan dinas ke mana? Wilayah kerja puskesmas hanya sebatas kecamatan,” sindir Ketua AMP.
Kecurigaan Mark-Up dan Kegiatan Fiktif
AMP menilai, lonjakan biaya perjalanan dinas dan pembelian barang habis pakai berpotensi mengandung praktik fiktif dan penggelembungan anggaran.
“Barang habis pakai apa yang dibeli? Tidak ada rincian spesifik. Ini sangat tidak transparan,” tandas Safrudin.
Dampak Langsung ke Pelayanan Masyarakat
Menurut AMP, ketimpangan alokasi anggaran ini merugikan langsung masyarakat. Dana publik yang seharusnya memperbaiki layanan kesehatan malah terkuras untuk kegiatan administratif yang patut dipertanyakan.
AMP menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan mendorong Dinas Kesehatan Pesawaran melakukan audit internal.
Publik kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum dan pengawas internal. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan terhadap pengelolaan dana kesehatan di Pesawaran. (Brm/Tim)