Di saat perang Rusia-Ukraina memasuki tahun keempatnya,
Selasa, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan sebuah
resolusi yang mendesak perdamaian yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan di
Ukraina.
Resolusi tersebut disahkan Majelis Umum PBB dengan 107 suara
setuju dan 12 suara menolak, sementara 51 negara lainnya abstain. Rusia menjadi
salah satu negara yang menolak usulan resolusi, dan Amerika Serikat abstain.
Resolusi yang diusulkan Ukraina dan mendapat dukungan dari
46 negara tersebut menyoroti dampak perang terhadap dinamika kawasan dan dunia
serta menyatakan "keprihatinan mendalam" atas serangan Rusia terhadap
"warga sipil, obyek sipil, dan infrastruktur energi kritis" yang memperburuk
situasi kemanusiaan.
Resolusi tersebut menegaskan komitmen Majelis Umum PBB
terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan keutuhan wilayah Ukraina,
termasuk keutuhan laut teritorialnya.
Selain mendorong "gencatan senjata segera, penuh, dan
tanpa syarat", resolusi tersebut juga mendesak "pertukaran tahanan
perang secara menyeluruh, pembebasan semua orang yang ditahan secara tidak sah,
dan pemulangan semua warga sipil yang dipindahkan atau dideportasi secara
paksa, termasuk anak-anak" sebagai langkah kunci untuk membina rasa saling
percaya.
Namun, AS sempat mengajukan perubahan naskah resolusi,
dengan paragraf kedua latar belakang dan klausul aksi kedua diusulkan
dikeluarkan dari naskah resolusi supaya diputuskan secara terpisah.
Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Mariana Betsa mengecam
keras usulan AS tersebut sebagai hal yang "sangat memprihatinkan dan tak
bisa diterima".
Sementara, deputi wakil tetap AS untuk PBB Tammy Bruce
menyatakan pandangan pihaknya bahwa ada bahasa tertentu dalam resolusi yang
"mungkin dapat mengalihkan perhatian dari negosiasi yang berjalan"
dan "tidak mendukung diskusi terkait luasnya kemungkinan langkah
diplomatik yang dapat membuka jalan menuju perdamaian yang langgeng".