Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas
(Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera
Tito Karnavian mengatakan ada 29 desa yang hilang akibat bencana
hidrometeorologi di Aceh dan Sumatera Utara.
"Kemudian yang hilang, ini juga perlu ada penyelesaian.
Jadi ada desa yang hilang 29 karena terbawa longsor atau terkena banjir,"
kata Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di
Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Tito mengatakan persoalan desa yang hilang bukan hanya
menyangkut relokasi fisik warga, tetapi juga aspek administrasi pemerintahan
desa yang harus segera dituntaskan agar pelayanan publik tetap berjalan.
"Ini juga perlu penyelesaian relokasi dan juga administrasi
pemerintahan desa," ujarnya.
Ia merinci, desa yang hilang paling banyak berada di Aceh,
yakni 21 desa yang tersebar di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo
Lues. Sementara di Sumatera Utara terdapat delapan desa yang hilang, khususnya
di wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
Lebih lanjut Tito mengatakan saat ini ada opsi untuk desa
tersebut yakni dibangun kembali atau dihilangkan sepenuhnya dari sistem
administrasi pemerintahan.
Dalam rapat tersebut Mendagri juga memaparkan progres
pemulihan pascabenca Sumatera. Di Sumatera Barat, dari 19 kabupaten/kota yang ada,
16 di antaranya terdampak.
Dari jumlah itu, 13 kabupaten/kota atau 81 persen telah
dinyatakan normal, satu daerah mendekati normal yakni Tanah Datar, dan dua
daerah masih memerlukan atensi khusus, yaitu Kabupaten Agam dan Padang Pariaman.
Sementara di Sumatera Utara, dari 33 kabupaten/kota,
sebanyak 18 wilayah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 15 kabupaten/kota
atau 83 persen telah normal secara fungsional, satu daerah mendekati normal
yakni Tapanuli Selatan, serta dua daerah yang masih memerlukan atensi khusus
yaitu Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.
Adapun di Aceh, dari 23 kabupaten/kota yang ada, 18 wilayah
terdampak. Sebanyak 10 kabupaten/kota atau 56 persen telah dinyatakan normal,
satu daerah mendekati normal yakni Bener Meriah, dan tujuh kabupaten masih
dalam kategori atensi khusus.
Ia menambahkan, penilaian status normal tersebut didasarkan
pada indikator pemulihan layanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, akses
jalan, ekonomi, listrik, air bersih, hingga normalisasi sungai.