Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan memangkas
anggaran belanja negara pada kementerian dan lembaga yang dinilai tidak produktif
demi menutup celah penyimpangan dalam penggunaan APBN.
"Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat
Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang
akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong,
ini ke arah korupsi," kata Presiden Prabowo dalam video yang diterima
ANTARA dari Biro Pers Sekretariat Presiden, di Jakarta, Kamis .
Kepala Negara menjelaskan bahwa penghematan sebesar Rp308
triliun tersebut merupakan hasil penyisiran tahap awal terhadap belanja pusat.
Menurutnya, jika dana tersebut dibiarkan tanpa pengawasan
dan pemotongan maka akan menjadi beban bagi keuangan negara tanpa memberikan
manfaat nyata bagi masyarakat.
Presiden juga menyoroti indikator ekonomi Incremental
Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di level 6,5, jauh lebih
tinggi dibandingkan negara tetangga.
Tingginya angka tersebut menunjukkan adanya ketidakefisienan
sekitar 30 persen atau setara 75 miliar dolar AS dari total APBN yang mendekati
angka Rp3.700 triliun.
Sejumlah pos anggaran yang menjadi sasaran pemangkasan
meliputi biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga pengeluaran
untuk rapat dan seminar di luar kantor. Presiden menilai kegiatan-kegiatan
tersebut seringkali tidak menyentuh persoalan utama seperti pengentasan
kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, pemerintah menyoroti kebiasaan pengadaan barang
rutin seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap
tahun.
Prabowo menegaskan bahwa efisiensi belanja rutin yang tidak
esensial ini masih memiliki ruang penghematan yang sangat besar bagi instansi
pemerintah.
Dalam menghadapi potensi krisis, Presiden juga mewacanakan
penerapan pola kerja baru untuk mengurangi beban operasional negara. Skema
seperti pengurangan hari kerja atau penerapan kerja dari rumah (work from
home/WFH) sedang dipertimbangkan untuk diterapkan pada sebagian besar pegawai.
"Saya lihat negara-negara lain umpamanya hari kerja
dari lima jadi empat, Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari
rumah. Waktu COVID, kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan
itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah,"
tutur Presiden Prabowo.