DRadioqu.com Bandarlampung– Serikat Masyarakat Lampung Anti Korupsi (LSM FORMAL) merilis temuan mengejutkan terkait alokasi anggaran pada BAPPEDA Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024-2025. Berdasarkan hasil bedah anggaran, ditemukan pola pengalokasian dana yang diduga tidak transparan dan sarat akan indikasi pengaturan proyek.
Foto Dokumen Redaksi
LSM FORMAL menyoroti Temuan paling mencolok adalah munculnya fenomena "Anggaran Kembar" pada kegiatan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan kantor dan bahan cetak. Terdapat beberapa kegiatan tahun anggaran 2024-2025 yang diduga kuat sarat dengan KKN,
Ketidak wajaran kegiatan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak selain kegiatan tersebut adalah kegiatan belanja makan dan minuman rapat dengan adanya alokasi fantastis yang dipecah beberapa aitem kegiatan,
Ketua LSM Formal, Dian Kusuma menegaskan bahwa kesamaan nilai pagu pada kegiatan serta dipecahnya beberapa item kegitan menunjukkan lemahnya akuntabilitas dalam tahap perencanaan.
"Secara teknis, sangat mustahil Ini bukan perencanaan berbasis kebutuhan, melainkan patut diduga sebagai 'jatah proyek' yang sudah dikapling-kapling sejak awal. Kami menduga ada praktik manipulasi perencanaan untuk menghindari audit yang mendalam," ujar Dian Kusuma.
Dian juga menyoroti urgensi pemeriksaan terhadap kegiatan makan minum rapat yang menelan biaya ratusan juta tersebut. "Kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk tidak menunggu laporan formal saja. Temuan ini adalah alarm keras. Selidiki siapa yang bermain di balik kegiatan yang ada di BAPPEDA Kab. Lampung Selatan Rakyat masyarakat berhak tahu ke mana setiap rupiah pajak mereka mengalir," tegasnya kembali.
Poin Tuntutan LSM FORMAL :
• Mendesak Kepala BAPPEDA Kab. Lampung Selatan untuk mempublikasikan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dari seluruh proyek tersebut guna membuktikan keabsahan angka yang mencurigakan tersebut.
• Meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan harga (mark-up) atau pengaturan pemenang pelaksana sejak dini.
• Mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi realisasi kegiatan di BAPPEDA Kab. Lampung selatan agar kualitas sesuai dengan nilai anggaran yang dikucurkan.
LSM Formal memastikan akan terus mengawal kasus ini bahkan berencana melakukan aksi demonstrasi hingga temuan ini diusut tuntas.