Pakar Hubungan Internasional Binus University Dinna Prapto Raharja menegaskan pentingnya perlindungan atas kedaulatan untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi suatu negara.
Pernyataan tersebut disampaikan kepada ANTARA, Senin, ketika menanggapi agenda pertemuan ke-82 Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Asia dan Pasifik (UN ESCAP) yang berlangsung di Bangkok, di tengah meningkatnya ketegangan global akibat perang di Timur Tengah.
"Indonesia harus hadir sebagai suara yang lebih ‘sejuk’, dengan mengingatkan bahwa tidak mungkin kita bicara kemajuan suatu negara tanpa menghormati kedaulatan negara lain,” ujar Dinna melalui sambungan telepon.
Ia menyoroti praktik imperialisme yang dilakukan negara-negara adidaya untuk merebut dan melanggar kedaulatan negara lain, yang justru berlawanan dengan agenda pembangunan berkelanjutan.
"Ini bukan situasi yang menguntungkan bagi negara berkembang pada umumnya, karena kita berhadapan dengan negara adidaya yang agenda utamanya bukan mengatasi ketimpangan," tuturnya.
Bahkan sejak sebelum pecah perang Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, Dinna menyebut agenda ESCAP terkait isu sosial ekonomi sudah terkendala perang dagang dan adu tarif antarnegara, yang kemudian berdampak pada masalah ketenagakerjaan.
Di tengah ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya kesenjangan sosial pasca COVID-19, ia menggarisbawahi dampak terhadap kelompok paling rentan terutama perempuan dan masyarakat yang menua.
"Studi saya tahun 2025 menunjukkan bahwa perempuan paling terdampak soal informalisasi pekerjaan. Selain itu, diskusi yang pernah saya ikuti dengan Bappenas dan Kemensos membahas bagaimana negara kesulitan menyalurkan bantuan bagi kelompok masyarakat yang menua, karena mereka tidak punya pekerjaan sementara kondisinya sakit. Ini cost yang harus dipikirkan negara,” katanya.
Dinna berharap kompleksitas berbagai isu tersebut bisa disuarakan Indonesia melalui forum UN ESCAP, yang merupakan lembaga PBB yang diberi mandat untuk menjamin bahwa kegiatan ekonomi dan sosial negara-negara Asia Pasifik bisa berjalan dengan inklusif.
“Di forum ESCAP selain perwakilan negara biasanya ada aktor non pemerintah yang bisa membagikan pengalaman soal tantangan dan solusi di negara mereka masing-masing untuk menyelesaikan kesenjangan ekonomi dan sosial,” ujar penasihat kebijakan di Synergy Policies itu.
Pertemuan ke-82 UN ESCAP berlangsung pada 20-24 April 2026 di Bangkok, Thailand, dengan agenda utama menyerukan kerja sama yang lebih kuat guna memastikan “tidak ada seorang pun tertinggal” di dunia yang sangat dinamis.
Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya tekanan pada kawasan tersebut, termasuk ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik, risiko iklim, dan perubahan teknologi yang cepat, di samping pergeseran demografis besar seperti populasi yang menua, tantangan lapangan kerja bagi kaum muda, dan kesenjangan antar generasi yang semakin lebar.
Sebagai rumah bagi lebih dari 60 persen populasi dunia, kawasan ini juga sedang bertransisi dari rumah tangga dengan tingkat kesuburan tinggi menuju umur yang lebih panjang dan keluarga yang lebih kecil, demikian bunyi siaran pers ESCAP yang dirilis Senin.
“Dalam setiap krisis, terdapat peluang; peluang untuk merenung dan mempersiapkan diri lebih baik untuk masa depan. Krisis ini menggarisbawahi sesuatu yang mendasar tentang kawasan ini. Asia dan Pasifik sangat saling bergantung,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Eksekutif ESCAP Armida Alisjahbana.
Di tengah guncangan yang disebabkan meningkatnya ketegangan dan fragmentasi ekonomi, Armida mengatakan kawasan Asia Pasifik telah berulang kali menunjukkan kerja sama yang membuahkan hasil positif.
“Bersama-sama, kita dapat mengatasi ketidakpastian dan membangun ketahanan,” tulisnya di X.
Lebih dari 477 peserta dari 58 negara anggota mengikuti pertemuan yang diselenggarakan bersama oleh ESCAP, Azerbaijan, dan Thailand ini.
Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan pengesahan resolusi yang mencakup, antara lain, memajukan masyarakat untuk semua usia, membangun sistem pencatatan sipil dan statistik vital yang inklusif, memperkuat konektivitas di bidang transportasi dan logistik, serta pembentukan pusat solusi digital regional.